MOJOKERTO, Metro9Berita.com – Persatuan Wartawan Mojokerto Raya (PWMR) mengusulkan peraturan bupati (perbup) larangan pembelian material tambang ilegal.
Penyampaian usulan itu terungkap pada saat PWMR audiensi dengan Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim. Bak gayung bersambut, Kiai Asep, sapaan akrabnya, berjanji bakal mendorong Bupati Mojokerto untuk merealisasikan usulan tersebut.
Audiensi berupa diskusi tanya jawab media dan LSM Mojokerto dengan Kiai Asep, Jumat (7/11/2025) berlangsung di Pabrik Air Mineral Afia, Desa Kembangbelor, Pacet, Kabupaten Mojokerto.
Ketua PWMR, Jayak Mardiansyah menerangkan, masyarakat Kabupaten Mojokerto berharap bupati saat ini jauh lebih berani daripada sebelumnya.
“Masyarakat berharap agar Kiai Asep yang juga ayah kandung Bupati Muhammad Al Barraa bisa memberikan dorongan. Supaya Bupati Mojokerto segera membuat perbup yang melarang kepala desa dan OPD membeli material dari tambang ilegal,” ujarnya.
Menurut Jayak, perbup ini sangat bermanfaat untuk memberantas ratusan tambang ilegal di Kabupaten Mojokerto beserta sanksinya.
“Di Kabupaten Mojokerto hanya ada 9 tambang resmi yang membayar pajak. Total pajak dari 9 tambang resmi tersebut mencapai Rp20 miliar per tahun,” ucapnya.
Selain itu, banyak pengusaha tambang ilegal yang ingin mengurus izin agar legal. Namun syarat dan modalnya cukup menyulitkan, sehingga banyak yang malas mengurus izin.
“Di sisi lain, pengusaha tambang resmi merasa kalah laris dibanding tambang ilegal. Karena harga materialnya lebih murah tambang ilegal,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Kiai Asep berjanji bakal menyampaikan saran tersebut. Agar perbup larangan membeli material tambang ilegal untuk kades dan kepala OPD secepatnya membuat.
“Nantinya juga bakal ada sanksinya, agar perbup tersebut benar-benar bisa terlaksana. Kami berharap pengusaha tambang ilegal segera mengurus izin. Jika merasa kesulitan modal bisa urunan dengan pengusaha ilegal yang lain. Supaya mempunyai tambang yang resmi. Tambang yang barokah dan sesuai aturan,” tandas Kiai Asep. (*jay/red)
