Metro9Berita.com – Banggar DPRD Jatim menyoroti ketimpangan, antara besarnya fasilitas dan anggaran KONI DKI Jakarta. Dengan capaian prestasi olahraga yang dinilai belum sebanding. Hal ini terungkap, setelah banggar melakukan sharing session ke KONI, serta Dispora DKI Jakarta, baru-baru ini.

Anggota Banggar DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengaku terkejut melihat kelengkapan fasilitas olahraga milik KONI DKI Jakarta. Mulai dari ruang latihan modern, peralatan gym lengkap, layanan medis. Seperti dokter umum, dokter gigi dan fisioterapis, hingga fasilitas pendukung atlet lainnya.

“Fasilitasnya luar biasa lengkap dan modern. Tapi secara prestasi di setiap PON, DKI Jakarta memang lebih baik dibanding Jatim. Tapi sebetulnya, tidak terpaut jauh dengan Jatim. Bahkan, mereka masih tertinggal dibanding Jawa Barat. Meski kami paham hal itu disebabkan oleh kultur Jakarta, sebagai kota metropolitan, yang membuat mereka sulit mencari bibit atlet. Tapi perbedaan anggaran yang sangat siginifikan tentu akan kita bahas lagi,” ujar Dewanti, Kamis (15/1/2026).

Tak hanya unggul fasilitas, KONI DKI Jakarta, juga menerima anggaran hibah yang jauh lebih besar daripada Jawa Timur. Pada 2025, KONI DKI menerima hibah Rp115 miliar. Sedangkan KONI Jatim sekitar Rp75 miliar, dan masih terpotong Rp2 miliar untuk Porprov IX/2025 Malang Raya. Ketimpangan itu makin lebar pada 2026. Di mana KONI DKI mendapatkan Rp105 miliar, sementara KONI Jatim hanya Rp30 miliar.

Padahal, dari sisi kontribusi atlet ke level internasional pun, Jawa Timur menunjukkan performa lebih baik. Pada SEA Games 2026 Thailand, Jatim 131 wakil atlet Jawa Timur menyumbangkan 31 medali emas untuk kontingen Indonesia. Sedangkan DKI Jakarta hanya 25 emas. Capaian Jatim tersebut nyaris setara Jawa Barat yang meraih 34 medali emas dengan jumlah atlet mencapai 215 orang.

Efektivitas dan raihan prestasi Jawa Timur juga terlihat jelas pada PON Bela Diri 2025 Kudus. Dengan hanya mengirim 79 atlet, kontingen Jatim berhasil meraih 25 medali, rinciannya 13 emas, 7 perak, 4 perunggu. Capaian ini terbilang luar biasa, mengingat dari 10 cabor dan 225 nomor pertandingan, Jawa Timur tidak mengikuti seluruh nomor.

Di sejumlah cabang olahraga, partisipasi atlet Jatim sangat terbatas. Seperti cabor Sambo yang memperebutkan 32 medali emas, Jatim hanya mengirimkan satu atlet. Hal serupa terjadi di Kempo, yang menyediakan 28 medali emas, namun Jatim juga hanya mengirim satu atlet. Kendati demikian, Jawa Timur tetap mampu bersaing, dan bahkan tampil sebagai juara umum di tiga cabor. Yakni gulat, jujitsu, dan wushu.

Sebagai perbandingan, DKI menjadi juara umum PON Bela Diri 2025 Kudus dengan 99 medali (42 emas, 27 perak, 30 perunggu). Ini berkat kekuatan 133 atlet yang turun hampir di seluruh nomor. Sementara Jawa Barat, yang mengirim 154 atlet, hanya berada di posisi kedua dengan 91 medali.

Melihat data tersebut, Dewanti menilai potensi olahraga Jawa Timur sangat besar. Dan akan jauh lebih dahsyat jika dapat dukungan fasilitas, serta anggaran yang memadai.

“Secara sosial kultural, Jawa Timur tidak pernah kekurangan talenta. Minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya olahraga prestasi sangat tinggi. Karena itu kami di Banggar DPRD Jatim akan memperjuangkan tambahan dukungan bagi KONI Jatim,” tegas Dewanti yang juga Ketua Pengprov Aquatic Jawa Timur ini.

Namun, upaya tersebut berhadapan pada kenyataan, bahwa anggaran hibah KONI Jatim 2026 sebesar Rp30 miliar sudah ketok palu. Keputusan ini juga menuai tanda tanya, karena ditetapkan saat wacana pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 belum diputuskan. Ini berbeda dengan DKI Jakarta yang menetapkan anggaran sebelum pemberlakuan aturan tersebut.

Sebagai informasi, sebelum (Menpora Erick Thohir,red) mencabut Permenpora No.14 tahun 2024, seharusnya mulai berlaku pada 25 Oktober 2025 lalu.

Namun yang pasti, kondisi keterbatasan anggaran membuat ruang gerak KONI Jatim semakin sempit. Bahkan, Puslatda Jatim proyeksi PON NTT–NTB 2028 yang seharusnya mulai awal tahun ini, terancam mengalami penundaan. Dan jika hal ini terjadi, persiapan kontingen Jawa Timur menuju PON 2028 khawatir terganggu.

Ironisnya, di tengah keterbatasan dana, Jawa Timur justru memiliki sumber daya atlet yang melimpah. Namun, karena kuota puslatda terbatas, tak sedikit atlet potensial terancam tidak bisa masuk pemusatan latihan daerah.

Situasi inipun memperkuat desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan anggaran yang lebih proporsional. Demi menjaga prestasi olahraga daerah yang selama ini konsisten berada di papan atas nasional. (*zal/red)